Tuesday, January 28, 2014

Mengayun Langkah Menuju Indonesia yang Mandiri dan Berdaulat dalam Bidang Energi


Berkenaan dengan tema “Mengapa Pengembangan Energi Alternatif Terkendala?” yang terkandung dalam pesan (artikel) berjudul “Tantangan Pengembangkan Energi Alternatif” di www.darwinsaleh.com, saya berpandangan bahwa saya setuju karena memang sudah saatnya haluan tata kelola energi bangsa ini diubah. Dari yang semula terfokus pada energi minyak bumi ke energi alternatif yang potensinya sendiri sangat besar, dan belum banyak dimanfaatkan secara signifikan untuk kepentingan bangsa.

Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber energi yang begitu melimpah dan beraneka ragam. Namun sayangnya karunia yang sangat besar tersebut hingga detik ini masih belum disyukuri dengan baik. Bentuk lain dari syukur itu sendiri adalah melalui pemanfaatan yang bijak dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Ironis memang, dengan sumber energi yang begitu melimpah dan beraneka ragam, seperti gas alam, panas bumi, arus laut, angin, surya, dan sebagainya. Negeri ini masih sangat bergantung pada satu jenis energi saja, yaitu energi yang berasal dari minyak bumi. Hal ini terbukti dengan proporsi penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan bermotor yang masih sangat besar. Keadaan ini tentunya amat patut untuk diwaspadai. Sumber cadangan minyak bumi kita yang tidak begitu besar adalah salah satu alasannya.

Cadangan terbukti minyak bumi Indonesia per tahun 2012 saja hanya 3,74 miliar barel. Dengan asumsi produksi sebesar 328 juta barel/tahun serta tidak ditemukannya sumber cadangan baru. Maka dalam waktu 11,4 tahun lagi negeri ini harus mengimpor seluruh kebutuhan minyak buminya (Simulasi ReforMiner Institute, 2012)!

Meskipun masih sangat mungkin untuk menemukan cadangan sumber minyak baru dengan ilmu dan teknologi yang saban hari semakin berkembang. Namun yang patut diwaspadai adalah faktor penghambat eksplorasi, seperti fenomena Under Investment yang terkandung dalam pesan (artikel) berjudul “Fenomena ResourceNationalization dan Under Investment” di www.darwinsaleh.com.

Dalam menghadapi permasalahan dan kekhawatiran akan akibat dari ketergantungan terhadap minyak bumi yang masih begitu besar tersebut. Tentunya tidak boleh hanya berpangku tangan menunggu ledakan bom waktu yang sudah pasti akan sangat menyakitkan. Perlu adanya langkah praktis yang efektif untuk mengatasinya. Salah satu langkah yang bisa di ayunkan adalah dengan mengembangkan energi alternatif.

Langkah untuk mengembangkan energi alternatif memang telah lama di ayunkan oleh pemerintah, namun mungkin ayunannya tidak cukup kuat, sehingga tidak cukup jauh jarak yang ditempuh (Baca: terkesan hanya jalan di tempat). Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Mengapa pengembangan energi alternatif terkendala? Mari kita coba telaah lebih jauh.

Pertama, perihal anggaran dan subsidi. Untuk mengembangkan energi alternatif tentunya membutuhkan anggaran untuk pembiayaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang tidak sedikit. Namun yang patut disayangkan dalam APBN 2014, anggaran untuk pengembangan infrastruktur energi ini hanya Rp16,935 T, begitu timpang bila dibandingkan dengan anggaran untuk subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis tertentu dan LPG yang mencapai Rp210,735 T. Besaran anggaran untuk pengembangan infrastruktur inipun terjun bebas bila dibandingkan dengan APBN 2013, yang mencapai Rp62,8 T. Di lain sisi, besaran anggaran untuk subsidi BBM justru meningkat sebesar Rp16,93 T.

Dari uraian tentang proporsi anggaran untuk pengembangan infrastruktur dan subsidi yang begitu timpang di atas muncul dua kesimpulan awal. Pertama, saya sedih pemerintah kurang berminat dalam pengembangan energi alternatif. Kedua, saya sedih pemerintah memang kurang berminat dalam pengembangan energi alternatif !

Dengan anggaran sekecil itu, apakah mungkin pengembangan energi alternatif kita bisa berjalan? Jawabannya mungkin, mungkin saja terjadi di dalam alam mimpi. Untuk konversi BBM ke BBG (Bahan Bakar Gas) misalnya, yang kemarin hampir berhasil namun akhirnya surut juga, tentunya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Baik itu mulai dari proses eksplorasi gas alam, eksploitasi, hingga pembangunan stasiun pengisian guna mendukung proses pendistribusiannya. Semakin terasa menyedihkan apabila melihat ketimpangan yang sangat besar dengan anggaran yang di alokasikan untuk subsidi BBM.

Dengan adanya subsidi BBM tentunya akan membuat pengembangan energi alternatif menjadi semakin terhambat. Tanpa harus bergelar sarjana ekonomi, tentunya hampir semua orang sudah tahu bahwa posisi energi alternatif di sini adalah sebagai barang substitusi dari energi yang berasal dari minyak bumi. Barang substitusi hanya akan dipilih apabila tercapai kondisi dimana harganya harus lebih murah dari barang yang akan disubstitusi. Bahkan sering kali, dalam banyak kasus, barang substitusi hanya akan dipilih apabila memiliki selisih harga yang cukup tinggi. Apabila tidak tercapai kondisi ini, barang substitusi, dalam hal ini energi alternatif, tidak akan pernah diminati sebagai bahan energi baru oleh masyarakat.

Hal ini kemudian diperparah dengan adanya subsidi yang jelas-jelas membuat barang yang akan disubstitusi, dalam hal ini BBM, lebih sulit untuk digantikan. Karena harganya yang terus ditekan di bawah harga normal. Apalagi dengan tidak adanya anggaran yang cukup untuk pengembangan energi alternatif, jumlah produksinya pun juga akan kecil. Kembali berpatokan pada prinsip ekonomi, semakin sedikit barang yang tersedia, semakin mahal harganya, dan semakin tidak ada peminatnya. Sehingga bila hal ini terus terjadi, rasanya masih sulit impian untuk mengembangkan energi alternatif ini akan terwujud di dunia nyata.

Kedua, perihal niatan yang sungguh-sungguh. Niat pemerintah dalam mengembangkan energi alternatif dan juga untuk menambah bauran energi nasional terkesan hanya sebatas pemanis di bibir saja. Kebijakan yang telah berjalan dan yang sejauh ini terealisasi di lapangan masih cenderung bertahan pada kondisi lama, berorientasi pada minyak bumi. Penetapan target lifting minyak bumi yang pada tahun ini mencapai 820 ribu barel per hari menjadi penguat, bahwa penggunaan minyak bumi sebagai sumber energi massal masih lebih diprioritaskan daripada upaya pengembangan energi alternatif.

Ketiadaan target secara rinci di setiap tahun memang membawa keberjalanan pengembangan energi alternatif menjadi samar-samar. Memang target besaran bauran energi nasional, termasuk energi alternatif, pada tahun 2025 sudah ditetapkan melalui perpres nomor 5 tahun 2006 (Gambar 1). Namun alangkah baik apabila target pengembangannya juga ditetapkan secara gamblang dan tegas di setiap tahunnya, seperti target lifting pada minyak bumi. Sehingga pengembangan energi alternatif menjadi lebih terarah dengan baik.


Gambar 1. Sasaran Bauran Energi Primer Nasional (www.esdm.go.id).

Ketiga, perihal integrasi. Upaya penggunaan energi alternatif sebagai penopang kebutuhan energi masyarakat memang harus terus digaungkan, dipromosikan secara luas. Baik itu dalam bentuk penyuluhan dari pihak terkait hingga pengintegrasian secara langsung ke masyarakat. Masih ingat betapa berhasilnya elpiji mensubstitusi minyak tanah sebagai bahan bakar rumah tangga? Seperti itulah seharusnya proses pensubstitusian energi alternatif dilakukan.

Saat itu, selain elpijinya yang memang sudah ada, pemerintah menyediakan peralatan utama untuk menggunakan elpiji seperti kompor dan selang, yang kemudian diberikan secara gratis sebagai bentuk promosi. Sebagai upaya untuk menarik minat dan membiasakan masyarakat dalam memakai bahan bakar alternatif. Rasanya tidak ada salahnya mengadaptasi langkah sukses tersebut.

Dalam upaya substitusi BBM ke BBG pada kendaraan bermotor misalnya. BBG nya sudah ada, konverter pun demikian. Namun dikarenakan harga konverter kit yang masih relatif tinggi, minat penggunaan BBG ini pun menurun. Memang konverter kit adalah barang yang tidak semurah kompor elpiji, harganya saja mencapai 11 juta - 14 juta rupiah. Namun ada langkah yang bisa diayunkan untuk mengatasi masalah ini.

Langkah tersebut adalah pengintegrasian langsung kepada kendaraan bermotor baru. Jika selama ini konverter kit dijual terpisah, apa salahnya jika dipasang langsung pada kendaraan baru yang masih kinclong dari sorum. Lalu bagaimana mengatasi pembengkakan biaya? Apakah harga kendaraan bermotor akan naik sebesar 11-14 juta rupiah nantinya? Tidak demikian, masalah harga ini sangat bisa di atur.

Jalan untuk memodifikasi langsung kendaraan bermotor dengan penambahan konverter kit BBG terbuka sangat luas. Hal ini bisa diterapkan dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan perusahaan terkait yang merakit kendaraan baru tersebut. Pemotongan harga kendaraan yang telah terpasang konverter kit bisa dilakukan dengan pengurangan pajak kendaraannya, pemberian Bahan Bakar Gas gratis selama periode waktu tertentu, dan masih banyak jalan lain yang bisa di tempuh sebagai upaya menutupi pembengkakan biaya tersebut. Sehingga pada akhirnya kendaraan baru berbahan bakar gas yang dijual harganya bisa sama dengan yang berbahan bakar bensin atau solar, atau bahkan bisa lebih murah. Selain itu diperlukan pula kebijakan tegas dari pemerintah untuk menyukseskan program ini.

Kebijakan semacam ini sendiri sudah diterapkan oleh Venezuela sejak tahun 2009. Hasilnya? Sangat hebat! Pada tahun 2012 saja, sekitar 51,4 persen dari mobil yang dirakit secara lokal, sudah menggunakan jenis bahan bakar gas. Pemerintah Venezuela memang membuat peraturan yang mengharuskan 50 persen mobil dalam negeri harus menggunakan bahan bakar gas. Sejak tahun 2009, penggunaan kendaraan berbahan bakar gas di negara tersebut sudah mencapai 53.501 unit!

Kesuksesan besar tersebut tentunya patut ditiru. Penggunaan BBG untuk kendaraan bermotor pada dasarnya juga membawa banyak keuntungan jika dibanding dengan penggunaan BBM. Seperti akan lebih irit, bersih, memperpanjang umur mesin, dan umur pelumas.

Potensi energi alternatif yang begitu besar dan beraneka ragam adalah sebuah karunia yang amat besar untuk bangsa Indonesia. Dan sudah barang tentu harus disyukuri dengan baik, dengan memanfaatkannya secara bijak dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Tidak akan terwujud sebuah mimpi menjadi Indonesia yang mandiri dan berdaulat dalam bidang energi, tanpa adanya tekad, tanpa adanya ayunan langkah, dan tanpa adanya rasa cinta yang tak pernah lelah, untuk Indonesia.




Referensi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014. Diunduh 26 Januari 2014 dari http://www.kemenkeu.go.id/Page/infografis-apbn-2014

Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2006-2015, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional.
 



Tulisan ini dibuat untuk mengikuti lomba blog dari www.darwinsaleh.com. Tulisan adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan.


 

4 comments:

  1. Setuju, memang sebaiknya anggaran utk infrastruktur ditambah.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sebaiknya memang begitu. Kalau kita memang ingin maju secara teknologi dalam pengembangan energi alternatif...

      Delete
  2. Replies
    1. Benar mas. Pemerintah yang punya kesempatan: membuang bola itu atau membuatnya menjadi gol.

      Delete